Massa aksi menilai mangkraknya sebagian pengerjaan proyek KCJB tidak lepas dari indikasi kuat adanya penyelewengan anggaran oleh oknum di Kementerian BUMN maupun pihak korporasi yang terlibat, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan kontraktor utama High-Speed Railway (HSR).
“Proyek ini dibiayai oleh uang rakyat melalui APBN. Sangat memalukan jika proyek sebesar ini justru dikorupsi oleh oknum pejabat maupun perusahaan pelaksana,” ujar Musa, koordinator lapangan aksi, dalam orasinya.
Desakan Pemeriksaan dan Audit Menyeluruh
Dalam pernyataannya, mahasiswa menuntut KPK untuk segera memeriksa:
·
Menteri BUMN Erick Thohir,
·
Direktur PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, dan
· Direktur HSR Xiao Songxin,
karena diduga terlibat dalam kongkalikong yang menyebabkan terhambatnya progres pembangunan kereta cepat.
Mahasiswa juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) agar segera mengaudit secara menyeluruh anggaran proyek KCJB, mengingat sebagian besar dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Biaya Bengkak Hingga Rp 21 Triliun
Diketahui, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), cost overrun atau pembengkakan anggaran proyek mencapai US$ 1,44 miliar atau sekitar Rp 21,4 triliun.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas menyebutkan bahwa porsi pembengkakan anggaran yang dibebankan kepada Indonesia sebesar Rp 3,2 triliun, dan saat ini sedang diupayakan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sementara itu, sisanya akan ditalangi oleh pihak China dan pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Ancaman Aksi Nasional
Dalam akhir pernyataannya, massa aksi memberikan ultimatum kepada KPK. Jika tuntutan mereka tidak segera direspons, mereka menyatakan siap menggelar aksi lanjutan secara nasional.
“Jika tidak ditindaklanjuti, kami akan mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa secara nasional dan kembali datang ke Kementerian BUMN, kantor KCIC, dan KPK dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Musa.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sempat dijanjikan rampung pada pertengahan 2023 dan diharapkan memangkas waktu tempuh dari tiga jam menjadi 36 menit. Namun hingga kini, progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 80,4% masih terganjal oleh persoalan anggaran dan pembengkakan biaya yang signifikan.
Reporter: Redaksi
Editor: Cawang
Media: www.IdHeadline.com
Kategori: Investigasi | Nasional | Infrastruktur