Idheadline.com Halmahera Selatan, 3 Juli 2025 — Sebuah ironi tengah menyelimuti semangat pembangunan desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Sebanyak 249 desa di wilayah ini hingga kini belum menerima pencairan gaji perangkat desa sejak beberapa bulan terakhir. Situasi ini menimbulkan keresahan yang semakin meluas, tidak hanya di kalangan aparat desa, tetapi juga di kalangan kepala desa yang merasa serba salah di hadapan perangkatnya sendiri.
Para Kaur dan perangkat lainnya tetap menjalankan tugas seperti biasa—melayani masyarakat, menyiapkan surat-menyurat, dan memastikan jalannya pemerintahan di desa. Namun, di balik semangat kerja itu, mereka menyimpan beban yang semakin berat akibat belum menerima hak mereka selama tiga bulan terakhir.
Kami tetap datang ke kantor, kerja seperti biasa. Tapi bagaimana mau fokus kalau kebutuhan rumah tangga tak bisa terpenuhi? Kami juga punya keluarga yang harus diberi makan,” ujar seorang Kaur dari salah satu desa pesisir.
Kepala desa pun mengaku kesulitan menjawab pertanyaan dari perangkat yang setiap hari mempertanyakan gaji. Mereka merasa dipaksa menghadapi situasi yang tidak mereka kuasai, karena tanggung jawab pencairan ada di pemerintah kabupaten, khususnya di Dinas Keuangan Daerah.
Kami terus ditanya soal gaji, sementara kami sendiri tidak tahu jawabannya. Ini sudah terlalu lama, dan tak ada kejelasan dari atas,” ucap salah satu kepala desa dari wilayah pegunungan.
Beberapa perangkat bahkan mulai mencari pekerjaan sampingan demi menyambung hidup. Ada yang membantu keluarganya di kebun, ada pula yang berjualan kecil-kecilan. Namun semua itu tetap tidak bisa menutup kebutuhan pokok yang selama ini biasa ditopang dari gaji sebagai aparat desa.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan berdampak pada pelayanan desa secara menyeluruh. Para kepala desa khawatir semangat kerja perangkat akan terus menurun, hingga pada akhirnya mengganggu urusan administrasi dan pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab desa.
Kalau perangkat kehilangan semangat, masyarakat juga akan kena dampaknya. Ini bukan soal sabar, ini soal keadilan,” tambah seorang kepala desa lainnya.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan terkait penyebab keterlambatan pencairan gaji. Ketika ditelusuri, proses penganggaran dianggap tidak transparan, dan komunikasi ke pemerintah desa pun minim.
Situasi ini menimbulkan desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah kabupaten segera mengambil langkah tegas. Para kepala desa mendesak agar hak-hak perangkat desa segera dituntaskan agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar.
Kalau tidak segera dibayar, pelayanan bisa lumpuh, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa bisa hilang. Ini persoalan serius,” ucap seorang tokoh masyarakat
Para perangkat desa, kepala desa, dan masyarakat kini menunggu niat baik dan tanggung jawab pemerintah daerah. Mereka menegaskan bahwa pembangunan desa tak akan berjalan jika perangkatnya tidak diberi kepastian soal hak-hak dasar mereka sebagai abdi masyarakat di akar rumput. Red