Jakarta – IdHeadline.com | Pemerintah didesak untuk mengambil langkah serius dalam membersihkan institusi perpajakan dari mafia pajak guna memulihkan kepercayaan publik yang saat ini tercoreng. Desakan tersebut disampaikan oleh Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyusul mencuatnya skandal di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
“Ya harus mulai dari institusi pajaknya dong, supaya kepercayaan publik bangkit lagi. Itu cara yang paling efektif membangun kembali kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Andre pada Minggu (26/2).
Skandal Mario Dandy Picu Kemarahan Publik
Nama DJP Kemenkeu kembali menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan brutal yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo, anak dari pejabat eselon III di Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, terhadap seorang anak pengurus GP Ansor. Kasus tersebut tidak hanya mengejutkan dari sisi tindak kekerasan, tetapi juga membuka tabir kekayaan mencurigakan keluarga pelaku.
Munculnya dugaan kejahatan ekonomi dalam kasus ini, menurut Andre, menunjukkan adanya keanehan struktural dan kelemahan pengawasan di institusi perpajakan. Terlebih, banyak pihak mempertanyakan asal-usul harta kekayaan Rafael Alun yang tidak sebanding dengan jabatannya.
“Nalar publik tidak bisa memahami bagaimana seorang pegawai eselon bawah bisa punya harta segitu banyaknya,” tegas juru bicara PSI bidang Ekonomi tersebut.
PSI Dorong Reformasi Menyeluruh
PSI menilai bahwa momentum ini harus dijadikan pijakan untuk reformasi struktural di lingkungan DJP, termasuk pembersihan dari praktik mafia pajak, pemantauan gaya hidup pejabat, serta penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau tidak ada langkah konkret dan tegas dari pemerintah, maka kepercayaan masyarakat akan semakin luntur. Ini bukan sekadar soal penganiayaan, tapi soal integritas sistem perpajakan kita,” pungkas Andre.
Kasus ini telah menyita perhatian luas masyarakat, bahkan mendorong lembaga-lembaga negara seperti KPK, PPATK, dan Menkeu Sri Mulyani untuk membuka kembali catatan transaksi keuangan yang mencurigakan di lingkungan Kemenkeu, yang nilainya disebut-sebut mencapai ratusan triliun rupiah.
Reporter: Redaksi
Editor: Cawang
Media: www.IdHeadline.com
Kategori: Nasional | Pajak | Hukum & Ekonomi