idheadline.com Halmahera Selatan —
Sikap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Halmahera Selatan, Karima Nasaruddin, menuai kritik dari kalangan wartawan. Hal ini terjadi setelah beberapa jurnalis mencoba melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait peliputan kegiatan dinas, namun justru mendapat respons yang dinilai arogan dan memojokkan.
Wartawan menyayangkan kurangnya keterbukaan dari pihak DP3AKB dalam menjalin komunikasi dengan media, padahal tugas jurnalis adalah menyampaikan informasi kepada publik secara objektif dan transparan.
“Kami datang dengan itikad baik untuk meliput dan menyebarluaskan informasi program dinas. Tapi sikap yang kami terima justru seperti mencurigai dan merendahkan kami,” ujar salah satu wartawan lokal yang turut dalam proses koordinasi tersebut.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa wartawan telah melakukan upaya koordinasi secara berulang dan santun. Namun, respons dari Karima Nasaruddin justru terkesan mengabaikan dan tidak menghargai peran media.
“Sudah kami koordinasikan baik-baik. Tapi tidak ada tanggapan berarti. Justru kami seperti diposisikan sebagai pihak yang mengganggu,” tambahnya.
Sikap tersebut memicu kekecewaan dan kekhawatiran di kalangan insan pers, sebab pejabat publik seperti Karima seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong transparansi dan menjalin kemitraan yang sehat dengan media.
“Pejabat publik mestinya terbuka. Kalau sudah tertutup begini, publik patut bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ingin disembunyikan?” tegas seorang jurnalis senior.
Hingga berita ini dipublikasikan, Karima Nasaruddin belum memberikan pernyataan atau klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah wartawan belum mendapat respons yang jelas.
Kejadian ini menjadi catatan penting tentang pentingnya hubungan yang sehat antara media dan pemerintah daerah. Di era keterbukaan informasi, sikap anti-kritik dan tertutup semestinya tidak lagi menjadi pilihan bagi pejabat publik. Red